Teknologi Informasi Sebuah Keharusan

Jakarta – Seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang kian pesat, manusia juga diharuskan hidup dalam dimensi perkembangan itu sendiri sehingga tidak ketinggalan dari berbagai aspek kehidupan.

Demikian hal itu diungkapkan Ketua Umum IPJI, Taufiq Rachman dan Sekjen DPP IMO-Indonesia Nasir Umar saat melakukan silaturahmi kepada Dr. Bahrullah Akbar di ruang kerjanya, 1/03/2018.

Dalam silaturahmi tersebut, Taufiq melaporkan tentang perkembangan IMO-Indonesia pasca deklarasi 27 Oktober 2017 lalu.

“Alhamdulillah sekarang Dewan Penasehatnya Pak Wiranto, Menko Polhukam,” ungkap Taufiq, disambut anggukan kepala Bahrullah Akbar.

Kepada tamunya, Taufiq, Nasir dan Lian Lubis dari Jurnalis IMO, Bahrullah menyebut dirinya saat deklarasi sekaligus Keynote speaker ketika itu sebagai pemerhati Teknologi Informasi (TI), bukan kapasitas Wakil Ketua BPK.

“Jadi, aturan mainnya seperti itu,” tegas Bahrullah, menggambarkan TI merasuk ke pelbagai bidang kehidupan, khususnya bisnis berbasis aplikasi.

Bahrul mencontohkan ojek maupun car online, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. “Suka atau tidak suka, ojek online memanjakan penumpang. Mereka menjemput penumpang di rumah,” tutur Bahrul.

Begitupun supermarket online, menjajakan semua produk, dari mulai kecantikan, fashion, elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

“Bahkan aplikasi ke depan membuat bank akan sepi. Semua transaksi lewat android. Orang malas ke bank,” katanya tertawa.

Jadi, menurutnya, TI sesuatu yang tidak bisa ditolak, termasuk maraknya media online yang tidak di batasi ruang dan waktu durasinya. “Kapan dan di manapun kita bisa mengaksesnya,” jelasnya, seraya menyambut gembira adanya divisi multimedia di IPJI, baik radio, televisi dan internet.

Menurut Bahrul, sekalipun informasi disajikan lewat dunia maya, media online tetaplah bagian dari pers, yang salah satunya fungsi kontrol.

“Jika  dilihat dari fungsinya, maka pers dan BPK punya peran sama dalam ranah yang berbeda,” tuturnya. Hanya saja, BPK dibatasi pada bidang anggaran yang tertera di APBN. Sementara jangkauan pers luas, termasuk penggunaan anggaran dalam pembangunan.

Karena itu, adakalanya informasi dari pers bisa menjadi petunjuk maupun  tentang penyalagunaan anggaran suatu pembangunan.

Atau sebaliknya, BPK memberikan pncerahan kepada wartawan soal anggaran, pengawasan dan audit.

“Di Humas kita suka lakukan itu kepada wartawan,” jelas Bahrullah.

Dia juga berjanji akan memfasilitasi jurnalis IMO untuk memahami anggaran dan pengawasan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tepat sasaran. [tim-red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *