Kita Perlu Bicara Definisi Terorisme Yang Universial dan Komprehensif

JAKARTA , beritamaluku.com– Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE) dan Ketua LP2M UIN Jakarta, Ali Munhanif, bersama Asrul Sani, Anggota PANJA Rancangan Undang-undang Perubahan atas UU No. 15/2003 dari Fraksi PPP menggelar acara diskusi bersama di kantor The Habibie Centre (THC) pada Kamis, 3 Mei 2018 untuk mengusulkan definisi terorisme yang sesungguhnya.

Berikut kutipan siaran pers yang diterima beritamaluku.com:

“Tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas dasar motivasi politik dan atau ideologi tertentu dengan maksud untuk menyebarkan rasa takut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan atau merusak fasilitas publik dan atau lingkungan” tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan atas UU No. 15/2003 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme. Dorongan bagi adanya definisi terorisme yang universal dan komprehensif dalam RUU Perubahan atas UU NO. 15/2003 menjadi penting karena tidak adanya definisi terorisme dalam instrumen hukum yang ada terkait penanganan tindak pidana terorisme, termasuk di dalam UU No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan di dalam RUU Perubahan atas UU NO.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sementara ini sedang dibahas oleh DPR.

Diskusi bersama di kantor The Habibie Centre (THC) pada Kamis, 3 Mei 2018

Tidak adanya definisi terorisme dalam RUU Perubahan atas UU No. 15/2003, memberi peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses tindakan penegakan hukum. Jikapun ada, definisi terorisme hadir dengan pengertian yang luas sehingga tidak memberi kepastian hukum yang jelas bagi setiap warga negara.

Penanganan terorisme penting bagi negara dalam upaya memelihara keamanan nasional dan memastikan keselamatan setiap warga negaranya. Upaya ini seyogyanya dengan tidak mengabaikan hukum internasional terutama perlindungan HAM. Sebagaimana yang disampaikan mendiang Supriyadi Widodo (mantan Direktur ICJR) “Ketiadaan definisi yang diterima secara universal dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berdampak negatif terhadap upaya masyarakat internasional untuk melawan terorisme”.

Terkait hal ini, Mira Kusumarini selaku Direktur Eksekutif C-SAVE menyatakan, “Ketiadaan definisi terorisme yang universal dan komprehensif akan menyulitkan penanganan terorisme di masa yang akan datang mengingat bentuk dan ragam tindak pidana terorisme dapat terus berubah.” Mira menambahkan, “Karena ancaman terorisme bersifat borderless (tanpa batas wilayah) maka dibutuhkan pemahaman universal dan komprehensif dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dan membangun upaya bersama dan kerjasama dalam penanganan tindak pidana terorisme secara global.

(fren)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *