Pemerintah Diminta Tegas Antisipasi Darurat Human Trafficking

JAKARTA, beritamaluku.com– Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA, Gabriel Goa, memberikan apresiasi kepada Komnas Ham yang tetap setia mengawal penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT dalam mengatasi permasalahan Darurat Human Trafficking NTT.

Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa

Kepada media ini di Jakarta, jumad (20/7), Goa mengatakan, Komnas HAM berencana melakukan pemantauan langsung ke NTT sejak 23 Juli 2018 hingga 27 Juli 2018 ke Kupang dan Nagekeo. Selain itu, Komnas berencana bertemu dengan Polda NTT untuk membicarakan terkait penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah dan sedang ditangani Polda dan Polres di NTT!

“Hal lain adalah, Komnas Ham juga memantau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dibangun di Kupang, Kabupaten Kupang dan Tambolaka, Sumba Barat Daya tetapi belum beroperasi. Juga menanyakan rencana Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT membangun lagi LTSA di Maumere dan Labuhanbajo serta rencana pembangunan Balai Latihan Kerja(BLK)standar internasional di Kupang, Tambolaka, Labuhanbajo dan Maumere. Agenda Komnas Ham lainnya adalah memantau realisasi Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan memantau serta mendengarkan langsung masyarakat adat Lambo dan Lape di Nagekeo yang tanah ulayatnya diambil untuk pembangunan Gedung DPRD Nagekeo dan Waduk Lambo”, jelas ketua Satgas Anti Humman Trafficking Partai Golkar NTT itu.

Ia menambahkan, kehadiran Komnas Ham di NTT menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh empati dengan korban (rakyat) yang hak-hak ekksobnya dirampas oleh kaum kuat kuasa dan kuat modal.

“Langkah ini bagi kami luar biasa, dan kami akan terus mendorong agar NTT kedepan lebih baik lagi apalagi ada pemimpin yang baru terpilih”, jelas Goa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *